Momentum Politik Kaum Muda Kian Terbuka

17 April 2008 | 14:15 WIB

Jakarta ( Berita ) : Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Syahganda Nainggolan mengatakan, saat ini momentum bagi kaum muda untuk berperan maksimal dalam politik nasional, sekaligus mengisi kepemimpinan bangsa kian terbuka.

“Hal ini dikarenakan bangsa kita membutuhkan tampilnya tenaga-tenaga baru yang berkualitas dari kalangan muda,” kata Syahganda di Jakarta, Rabu [16/04] , menanggapi maraknya pendapat tentang kebutuhan kaum muda untuk memimpin bangsa ke depan.

Dikatakannya bahwa hal tersebut juga bukan semata-mata karena kemenangan PKS di Jawa Barat yang mengusung kaum muda, meskipun soal itu juga memberi pengaruh. Namun yang utama, ujarnya, karena tantangan bangsa ke depan jelas-jelas memerlukan kehadiran kaum muda untuk ikut terlibat dalam politik kepemimpinan bangsa.

Menurut dia, berbagai kalangan maupun partai politik, perlu memberi porsi besar terhadap elemen kepemudaan. Namun begitu, Syahganda tidak sependapat jika kebutuhan pada kaum muda itu tidak dilakukan melalui proses seleksi politik dan masyarakat. “Sehingga pada akhirnya, hanya orang muda yang berkualitas, matang, andal, diakui secara nasional, serta memiliki konsep membangun bangsa ke depan yang layak didukung untuk terlibat memimpin bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut Syahganda mengatakan bahwa keperluan pada kaum muda juga diniscayakan pada kemampuan serta bakatnya yang dapat diunggulkan menjadi pemimpin dan bukan sekadar asal muda atau populer saja.

Popularitas yang baik jika tidak didukung dengan kemampuan maupun penerimaan yang luas secara nasional, justru akan menyebabkan beban berat bagi bangsa. “Dengan demikian keberadaannya hanya menjadi parasit politik dan tidak punya kesanggupan apapun memimpin bangsa,” jelas Syahganda. “Jadi, yang perlu didukung oleh kekuatan bangsa adalah agenda tampilnya kaum muda di pentas nasional, namun muda dalam pengertian memadai secara kualitatif di samping mempunyai kematangan moral.”

Pada bagian lain, Syahganda mengharapkan kader-kader muda yang diutamakan adalah figur yang mampu mengembangkan demokrasi dan supremasi hukum. “Karena itu, kita harus mengedepankan orang-orang muda yang berpihak pada agenda demokrasi, bukan yang anti demokrasi,” katanya. ( ant )

Artikulasi Politik Kaum Muda

Saat Michael Sessions (18) terpilih sebagai Walikota termuda sepanjang sejarah Amerika, banyak yang meragukan kemampuan politik sekaligus manajerial sang walikota yang masih tercatat sebagai siswa di SMA Hillsdale. Sumber ketidakpercayaan tak lain adalah faktor usia, karena politik selalu diidentikan dengan kematangan pengalaman yang menjadi satu dari dua sisi mata uang selain kematangan usia.

Begitu pun saat Benigno (Ninoy) Aquino Jr. dari Philipina, menjadi walikota termuda di provinsinya dengan usia baru 22 tahun, dia menimbulkan kehebohan luar biasa dalam percaturan politik Philipina saat itu. Mirip iklan salah satu produk‘yang muda belum boleh bicara (baca berpolitik)’ , maka Aquino pun harus merasakan pahitnya didiskualifikasi dari jabatanya setelah 7 tahun memerintah. Apa penyebabnya? sederhana, ternyata saat dia mencalonkan diri sebagai walikota, usianya kurang 19 hari dari batas usia yang diperbolehkan mendaftar. Tapi, politik selalu menjadi rumusan art of possibility, sukses dijegal dari jabatannya sebagai walikota, Aquino justru menjadi gubernur termuda dalam usia 28 tahun (1976), senator termuda di Philipina pada usia 34 tahun dan sempat mencalonkan diri sebagai Presiden Philipina pada tahun 1973.

Lagi-lagi, gagalnya Aquino tak terkait dengan kapabilitas dirinya karena masih belia, melainkan justru kemampuannya yang luar biasa itulah yang menakutkan lawan-lawan politiknya sehingga dia pada tahun 1972 harus dijebloskan ke dalam tahanan militer yang khusus. Setelah itu, diasingkan di AS dan klimaknya pada 21 Agustus 1983 di tembak di Bandara Internasional Manila. Kematian Ninoy telah menjadi martil bagi perjuangan rakyat Philipina menumbangkan rejim Markos, setalah sebelumnya semangat Ninoy bermetamorfosis dalam semangat Qorazon Aquino istrinya.

Manifesto Pemuda

Munculnya spirit dan kekuatan politik kaum muda juga yang menghantarkan NKRI sperti sekarang ini. Sedikit flashback sejarah nasional kita, artikulasi semangat kaum muda Indonesia tak hanya dengan mengangkat senjata tapi juga dengan pemikiran dan pencerahan. Caranya, tentu saja melalui konsolidasi kekuatan yang digawangi kaum muda tersebut.
Para pemuda yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda tahun 1925, telah melahirkan Manifesto Politik 1925 yang intinya berisi prinsip perjuangan yakni unity (persatuan), equality (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan). Sebuah manifesto dari kaum muda yang menjadi pintu menentukan bagi proses ikrar bersama masyarakat negara-bangsa (nation-state) yang berslogan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa" yakni Indonesia. Konggres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 itulah satu diantara momentum artikulasi politik kaum muda yang luar biasa.

Proses berdemokrasi yang dinamis dan kerapkali melahirkan situasi krisis selalu membutuhkan kontribusi politik kaum muda Indonesia. Soekarno sempat berujar “berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kuubah dunia” . Sebuah pernyataan retoris yang menekankan optimisme jika kaum muda mau dan mampu membangun kapasitas individual mereka.

Oleh : Gun Gun Heryanto

Pendidikan Bermartabat

Ditulis oleh Prof Suyanto Ph.D

Monday, 05 May 2008

PENDIDIKAN merupakan sebuah indikator penting untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa. Jika sebuah bangsa ingin ditempatkan pada pergaulan dunia dalam tataran yang bermartabat dan modern, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang memiliki relevansi dan daya saing bagi seluruh anak bangsa. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan gerbang untuk memahami dunia sekaligus gerbang untuk menguasai pola pikir dan kultur spesifik di dalam pergaulan global. Dalam perspektif politik pendidikan, seorang filosofi Yunani abad pertengahan mengatakan bahwa penaklukan dunia ditentukan oleh seberapa jauh pendidikan suatu bangsa dapat dicapai dan seberapa maju bangsa-bangsa bersangkutan menguasai ilmu pengetahuan. ini berarti sebagai simbol kemajuan peradaban bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting bahkan menjadian sebuah pra-kondisi imperatif bagi keunggulan sebuah bangsa. Dalam bahasa budaya, Geertz bahkan menganggap penguasaan ilmu pengetahuan sebagai bentuk ekspresi kemajuan berpikir dan berperilaku sebuah bangsa. Sebagai bagian tidak terpisah dari sistem kehidupan masyarakat, pembangunan pendidikan sekaligus juga menjadi indikator penting dari proses pembangunan karakter bangsa. Karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus merupakan upaya mengagungkan martabat dan perilaku bangsa,secara menyeluruh. Kemajuan-kemajuan pendidikan yang dicapai mencerminkan bagaimana bangsa tersebut menghargai dan melindungi martabatnya di antara pergaulan masyarakat dunia. Dengan demikian, tidak berlebihan pula jika cara berpolitik dan sopan-santun di dalam pergaulan antarbangsa sangat dipengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki dan berhasil dicapai sehingga secara umum berpengaruh di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa bersangkutan. Bahkan, taraf pendidikan yang dimiliki suatu bangsa dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah Bangsa itu berkarakter dan berprilaku. Tingkat pendidikan masyarakat dan terutama para pemegang kekuasaan secara semantik mempengaruhi bagaimana para penguasa memandang dan bersikap dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul. Inilah yang disebut di dalam politik pendidikan sebagai bagian perilaku santun yang menjadi kontrol penting etika kebijakan dalam pertarungan kepentingan politik yang terus mengalami dinamika. Memartabatkan pendidikan tidak berarti menempatkan nilai etis pendidikan di atas tata nilai lainnya di dalam pergaulan sosial, politik, ekonomi bahkan budaya. Memartabatkan pendidikan berarti memberikan nilai rasa estetis kolektif maupun individual pada sisi perilaku dan etika pergaulan yang lebih bermartabat. Ini berarti bahwa di dalam konteks mengembangkan hubungan-hubungan antarindividu maupun kolektif penting menempatkan pendidikan yang mengandung nilai etis dan estetika secara benar dan berbudaya. Sebut saja Prancis, Jerman, Jepang atau Cina yang menempatkan diri pada jajaran penting pergaulan dunia karena menjadikan pendidikan sebagai bagian etis dalam pembangunan bangsanya dan menjadi ukuran penting dalam membangun relasi-relasi global dalam konteks kepentingan yang luas. Secara umum, nilai etis pendidikan yang menjadi dasar penting pergaulan dunia yang tebih bermartabat tersebut pada gifirannya mengandung unsur-unsur nilai yang menempatkan bangsa bersangkutan sebagai bagian pergaulan dunia yang disegani bahkan seringkali dijadikan sebagai 'ikon' kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Meskipun demikian, tidak dipungkiri pula bahwa dominasi politik di dalam menentukan prioritas pembangunan nasional yang bersifat monologis seringkali menjadi sangat menentukan arah pengembangan dan karakter pendidikan yang direncanakan. Dan pada gilirannya menentukan arah pendidikannya berdasarkan kepentingan-kepentingan politis praktis. Demikian juga dengan Bangsa Indonesia yang sedang berjuang menjadi bagian pergaulan bangsa-bangsa yang lebih global. Dalam konteks ini, berbagai upaya telah dilakukan terutama di dalam memperkuat karakter bangsa melalui pembangunan pendidikan nasional. Pengentasan kemiskinan dan wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu upaya penting dalam mengangkat martabat bangsa ini di mata internasional. Keterbelakangan yang telah menghimpit Bangsa Indonesia selama berabad-abad telah menjadi pengalaman 'buruk' kita. Dengan demikian kita harus memacu pembangunan pendidikan yang lebih bermartabat. Karena hanya inilah cara kita agar dapat menjembatani dan menyatukan perbedaan karakter dan budaya bangsa yang sangat majemuk. Inilah cara kita membangun kembali citra kita yang berkarakter kuat sebagai bagian peradaban dunia yang memiliki nilai-nilai adiluhung sebagaimana termanifestasi di dalam lambang Negara Republik Indonesia. Dari sisi politik, pendidikan merupakan jembatan menuju masyarakat demokratis yang meleburkan berbagai perbedaan kepentingan. Realitas ini dapat dilihat dari leburnya perbedaan kasta, derajat budaya atau perbedaan kepentingan politik ke dalam nilai-nilai komunikasi yang bersifat monologis nasionalistik. Untuk itu, pendidikan merupakan satu-satunya jalur yang dianggap mampu menjembatani perbedaan-perbedaan kultural di dalam keanekaragaman etnis dan budaya bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia lebih mampu memahami dirinya dan sekaligus merekatkan perbedaan-perbedaan dalam upaya mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia yang memiki kompleksitas kepentingan, nilai budaya, dan karakter masyarakat yang beragam. Di samping itu, pendidikan juga harus mampu membangun identitas kultural bangsa yang lebih kuat sehingga dapat menempatkan bangsa ini sebagai bagian penting pergaulan dunia yang lebih luas. Di dalam konteks yang lebih global, nilai-nilai yang dibangun secara holistik akan merasuk ke dalam tata nilai dan pergaulan dunia yang lebih berkarakter. Untuk itu, di dalam kerangka memperkuat posisi tawar bangsa, maka perlu dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah dukungan politik di dalam pembangunan pendidikan nasional yang lebih luas. Penghargaan bidang pendidikan di dalam pergaulan global harus dimulai dari penghargaan yang diberikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa dan mau menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai komunikatif yang terkandung di dalam perilaku budayanya. Inilah satu satunya cara untuk memperkuat posisi tawar kita di dalam pergaulan global. Semoga apa yang kita cita-citakan dalam membangun pendidikan anak-anak bangsa ini dapat menempatkan kita pada tingkat pergaulan yang lebih bermartabat, berharkat, dan berkarakter.(*)

Separo Lebih Pengidap AIDS Usia Produktif

JAKARTA - Kondisi persebaran HIV/AIDS di Indonesia masih memprihatinkan. Berdasar data statistik laporan kasus AIDS hingga Juni 2008, kumulatif usia yang paling banyak mengidap virus mematikan itu adalah umur produktif 15–29 tahun.

’’Bahkan, jumlahnya 57 persen dari total kasus,’’ tegas Menko Kesra Aburizal Bakrie yang juga ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional.

Menurut Ical –panggilan akrab Aburizal–, data itu terpengaruh fakta bahwa terjadi peningkatan pria Indonesia yang berhubungan dengan penjaja seks komersial (PSK). Hal itu didasarkan fakta bahwa 50 persen dari total pengidap AIDS di Indonesia berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah.

’’Perkembangan lain yang merisaukan adalah meningkatnya prevalensi HIV dari waktu ke waktu hingga Indonesia masih berstatus epidemik di Asia,’’ tegas dia.

Untuk mengatasi perkembangan epidemik yang semakin memprihatinkan, penting bagi semua jajaran pemerintah di pusat maupun daerah untuk mendorong kepemimpinan pemuda. Khususnya dalam pencegahan penularan HIV. ’’Pemuda harus mengambil tanggung jawab dan menjadi solusi atas masalah yang menimpa generasinya,’’ kata Ical.

Menpora Adhyaksa Dault selaku ketua Panitia Nasional Peringatan Hari AIDS Sedunia 2008 mengemukakan, dengan peringatan itu, diharapkan pemuda bisa berperan aktif mengatasi penyakit tersebut. ’’Sampai kini, (HIV/AIDS) belum ditemukan obatnya sehingga semua negara di dunia sepakat memerangi, menanggulangi, dan mencegah penyebaran penyakit tersebut,” ungkap Adhyaksa.

Data terbaru Depkes menyebutkan, penularan HIV/AIDS telah meluas di kelompok masyarakat umum. Kini bukan saja pekerja seks atau pengguna narkoba suntik, tetapi virus itu juga mulai menyerang ibu rumah tangga.

’’Jumlah penderita tertinggi kedua adalah ibu rumah tangga setelah wiraswastawan. Umumnya, istri dari suami yang telah tertular akibat berhubungan seks dengan PSK,’’ kata Ical. (zul/oki)

DAFTAR CALEG PPP DI DAPIL BOGOR BARAT

Marketing Politik: Strategi Membangun Konstituen dengan PR

Marketing Politik: Strategi Membangun Konstituen dengan PR

Narasumber : DR. Rainer Adam, Direktur FNSt Jakarta
DR. Firmanzah, FE Universitas Indonesia

Masyarakat luas masih banyak yang mempunyai persepsi negatif terhadap istilah marketing politik. Hal ini bisa terjadi karena marketing politik diidentifikasikan sebagai penjualan sebuah produk industri dan bahkan sebagian orang menganggap marketing politik sebagai bentuk dari Komersialisasi atau Amerikanisasi politik.

Sesungguhnya marketing politik sudah lama berjalan di Indonesia, seperti di jaman orde baru banyak spanduk-spanduk berisi tentang ajakan bergabung untuk mengikuti tabligh akbar atau musyawarah daerah dll, dipasang besar-besaran di tempat-tempat yang strategis.

Lebih jauh, marketing hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang jual menjual barang, melainkan di sana terkait dengan masalah produk development, image building, inovasi, pemahaman terhadap konsumen dan sampai pada proses-proses yang sifatnya relasional. Dan oleh karena itu, marketing dipakai di banyak aktivitas, seperti di Gereja, Museum, Rumah Sakit dan juga di dalam politik.

Marketing baru signifikan, jika di sana terdapat persaingan. Untuk memenangkan persaingan diperlukan instrumen dan marketing menyediakan berbagai instrumen yang diperlukan untuk memenangkan persaingan tersebut. Dan bagi partai politik serta politisi persaingan menjadi menu utama. Berangkat dari sana, maka marketing politik bagi partai politik dan politisi mejadi alat yang cukup penting.

Di era global, marketing politik menjadi hal yang tak dapat lagi ditinggalkan, pertanyaannya adalah sejauh mana partai politik dan politisi mampu membuat marketing politik yang efektif. Struktur masyarakat telah berubah secara dinamis, dimana masyarakat lebih mandiri, transparan, mobilitasnya tinggi, mempunyai peluang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang sangat besar dan dengan biaya yang terjangkau.

Agar marketing politik dapat efektif, maka partai politik atau politisi harus mampu merumuskan satu fokus atas sasaran yang akan dituju. Partai politik harus mampu mengenali konstituennya, simpatisannya dan terus menerus mengamati apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Dengan demikian, maka partai politik akan mampu merumuskan ”Citra Target” yang diinginkan dan mempunyai fokus dalam membidik targetnya.

Partai politik harus mampu membuat komunikasi politik sesuai dengan karakter masyarakat yang sedang menjadi target. Apabila target yang akan dicapai adalah para petani, maka tema yang dibicarakan lebih banyak berkisar soal-soal pertanian, seperti pupuk. Dan untuk meyakinkan mereka atas produk politik yang harus mereka pilih, maka partai politik tidak cukup berkampanye jika mendekati pemilu saja, melainkan kampanye harus dilakukan secara permanen, kontinyu dan berkesinambungan atau dapat disebut kampanye politik.

Sebelumnya, masyarakat kekurangan informasi politik, tetapi saat ini masyarakat telah kebanjiran informasi politik. Dalam situasi semacam ini, partai politik harus pandai-pandai mengemas informasi politik, sehingga informasi politik tersebut dapat diterima dengan baik oleh publik yang menjadi sasaran pembentukan citra.

Citra dalam politik memegang peran yang sangat besar. Apabila citra seseorang sudah terlanjur rusak, maka sangat sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, dalam pencitraan, semua harus dihitung dengan akurasi dan presisi tinggi. Dan citra partai tidak ada gunanya, apabila tidak dibarengi dengan kondisi riil di dalam partai politik itu sendiri.

DAFTAR PARTAI POLITIK INTERNASIONAL

UDF – Uni Demokrasi Prancis
Website Uni Demokrasi Prancis

CSU - Partai Sosial Kristen
Website Partai Sosial Kristen

Democraten 66 (D66)
Website Dutch Social-Liberal Party

VVD
Website VVD International Office

DNC
Democratic National Committee

Scottish Liberal Democrats
Website Scottish Liberal Democrats

Venstre
Website Partai Venstre Denmark

VLD
Website Partai VLD Belgia

Freisinnig-Demokratischen Partei
Website Freisinnig-Demokratischen Partei

Partai Gerakan Rakyat Malaysia
Website Partai Gerakan Rakyat Malaysia

Liberal Party of the Philippines
Website Partai Liberal Filipina

Partai Hijau Jerman
Website Die Grünen (Partai Hijau) Jerman

SPD - Partai Sosial Demokrat Jerman
Website Partai Sosial Demokrat Jerman

FDP – Partai Demokrat Bebas (Jerman)
Website Partai Demokrat Bebas (Jerman)

CDU - Uni Kristen Demokrat
Website Partai CDU Jerman

Australian Labor Party
Website Australian Labor Party

Liberal Party of Australia
Website Liberal Party of Australia

Liberal Democrats (UK)
Website Liberal Democrats United Kingdom

Conservative Party (UK)
Website Conservative Party United Kingdom

Labour Party (UK)
Website Labour Party United Kingdom